Kondisi Ekonomi RI, ditengah Gejolak Politik Dalam Negeri

Pada tanggal 25 Agustus 2025 telah terjadi aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat yang dilaksanakan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk menyedarkan para penyelenggaraan pemerintahan mengenai kondisi yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat, dari dari segi ekonomi dan sosial budaya. Unjuk rasa ini terjadi karena adanya kebijakan berupa kenaikan tunjangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada seluruh anggota DPR, yaitu tunjangan sewa rumah, sebesar 50 juta rupiah sehingga gaji dari anggota DPR sebesar 100 juta rupiah (Janati, F., & Akbar, N., A., 2025). Hal ini tentunya mengakibatkan terjadinya gejolak yang diakibatkan dari adanya rasa ke tidak adilan dari pemerintah Indonesia, yang dimana pada saat yang sama pemerintah Indonesia baik di pusat maupun didaerah mengambil kebijakan berupa menaikan proporsi pajak yang cukup tinggi. Selain itu juga permasalahan pelaksanaan program kerja prioritas di era presiden Prabowo Subianto berupa MBG, yang memerlukan biaya pelaksanaan yang cukup besar, dan ditambah lagi adanya peluncuran koperasi merah putih yang rawan akan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu mengakibatkan terjadinya kekhawatiran masyarakat akan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya demontrasi yang dilaksanakan oleh elemen mahasiswa seluruh Indonesia untuk memberikan kesadaran kepada pemerintah akan pentingnya rasa kepekaan terhadap rakyat Indonesia. Kondisi yang demikian terjadinya karena peningkatan tunjangan kepada para anggota DPR yang dilaksanakan pada saat kondisi dimana pemerintah Indonesia sedang melaksanakan efesiensi anggaran, selain itu juga karena perbandingan antara gaji dari anggota DPR yang sangat jauh lebih besar dari gaji standar UMR. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan terlebih antara gaji para guru honorer yang masih belum cukup layak sebagai semoga pendidik. Ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara masyarakat biasa dengan anggota DPR, membuat pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR dirasa kurang tepat. Ini dapat kita lihat dari perbandingan jika terjadi inflasi maka yang akan merasakan dampaknya yaitu masyarakat dengan pendapat kecil sampai menengah keatas, sedangkan untuk anggota DPR tidak akan merasakan dampak dari terjadinya inflasi terjadinya. Jadi karena itu mahasiswa melaksanakan demontrasi untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Indonesia mengenai keadilan yang sesungguhnya.

Namun pada  demontrasi akhir-akhir kali ini telah terjadi tindakan yang merugikan masyarakat Indonesia, berupa pelaksanaan perusakan fasilitas umum dan penjarahan, yang dilaksanakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya kejadian ini mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas perekonomian terkhusus di wilayah yang dekat dengan lokasi demontrasi berlangsung. Hal ini dapat dilihat dengan anjloknya IHSG Indonesia karena banyak investor asing yang menarik investasi dari Indonesia akibat dari kerusuhan yang terjadi (Aprilia, Z., 2025). Selain itu banyak usaha yang akhirnya sepi pembelian akibat dari banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah karena, banyak informasi yang menunjukkan terjadinya demontrasi yang berujung anarkis. Lumpuhnya kegiatan perekonomian Indonesia diberbagai sektor ini mengakibatkan pemerintah menurunkan proyeksi pertunjukan ekonomi Indonesia, yang menunjukkan bahwa dampak dari adanya aksi anarkis dan penjarahan dapat mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tindakan anarkis yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang tidak dikenal pada saat demontrasi berlangsung, yang berujung pada pembakaran dan perusakan fasilitas umum, mengakibatkan kerugian terhadap aset negara yang dimana dibangun dengan uang rakyat. Tidak hanya itu saja penjarahan yang dilaksanakan beberapa orang juga mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap negara. Oleh karena itu marilah kita bersama saling menjaga Indonesia dengan tidak ikut terlibat dalam kegiatan anarkis dan penjarahan, serta tetap berpikir jernih dalam setiap kondisi untuk menghindari ada profokasi yang mengarah ke pengerusakan. Demontrasi itu hak dari setiap warga negara Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya, namun perlu dilaksanakan secara damai, kondusif dan tertib, supaya sistem perekonomian tetap berjalan (Sembiring, L., J., 2025).

Pemerintah Indonesia juga perlu melaksanakan perbaikan diri dari kejadian yang telah terjadi, baik dalam melaksanakan pengambilan kebijakan dan lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat dalam menentukan kebijakan. Hal ini kata pemerintah bertugas untuk melayani rakyat, bukan malah melaksanakan penindasan terhadap rakyatnya melalui kebijakan yang membebani masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu melaksanakan peninjauan kembali mengenai beberapa kebijakan yang telah diambil seperti, pemberian tunjangan kepada anggota DPR, pelaksanaan program MBG, dan pembentukan koperasi merah putih. Ini karena beberapa program kerja pemerintah Indonesia seperti MBG masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga program kerja ini di rasa menjadi salah satu beban dalam anggaran pemerintah Indonesia yang saat ini masih sangat kecil, yang dimana seharusnya pemerintah Indonesia jika mau meningkatkan pajak dapat menyasar kepada para penguasa kaya, agar keadilan dapat dilaksanakan secara mereka. Selain itu pembentukan koperasi merah putih perlu ditinjau ulang karena mempertimbangkan urgensi dari kebutuhan masyarakat Indonesia, yang dimana untuk dibeberapa desa sendiri sudah terdapat BUMDES yang bertugas sebagai pengembang potensi perekonomian di wilayah perdesaan. Pembangunan infrastruktur berupa IKN sebagai ibukota negara Indonesia baru juga perlu dilaksanakan peninjauan berupa keberlanjutan pembangunannya dan operasionalnya sebagai pusat pemerintahan, hal ini karena IKN menjadi wajah baru Indonesia dimata internasional dalam menentukan arah investasi jika IKN ini menjadi program gagal maka akan banyak investasi yang memilih keluar dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan seluruh lapisan eleman masyarakat Indonesia perlu bersatu dalam membentuk dan menentukan program kerja prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia agar dapat mencapai visi Indonesia emas 2045, dengan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bersatu berdaulat.

Referensi:

Sembiring, L., J.,(02 September 2025)."Berkali Dihantam Gelombang Demo Besar, Apa Dampaknya ke Ekonomi RI?".CNN Indonesia. Jakarta. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250902061826-532-1269071/berkali-dihantam-gelombang-demo-besar-apa-dampaknya-ke-ekonomi-ri. Diakses pada tanggal 07 September 2025

Aprilia, Z.,( 02 September 2025)."IHSG Ambruk di Tengah Aksi Demo, Asing Kompak Lepas 10 Saham Ini". CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20250902073239-17-663449/ihsg-ambruk-di-tengah-aksi-demo-asing-kompak-lepas-10-saham-ini. Diakses pada tanggal 07 September 2025

Janati, F., & Akbar, N., A.,(5 September 2025). "Ini Daftar Tunjangan Anggota DPR Terbaru: Ada Tunjangan Beras hingga Kehormatan", Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/19150691/ini-daftar-tunjangan-anggota-dpr-terbaru-ada-tunjangan-beras-hingga. Diakses pada tanggal 07 September 2025.